Deklarasi HAM ASEAN tidak penuhi standar internasional: PBB

Deklarasi HAM ASEAN tidak penuhi standar internasional: PBB

Deklarasi HAM ASEAN tidak penuhi standar internasional: PBB

Diperbaharui 10 November 2012, 11:43 AEDT

Komisaris PBB Urusan Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, mempertanyakan proses penyusunan draft Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan menyerukan agar ditunda.

Navy Pillay mengemukakan kekhawatiran bahwa draft Deklarasi itu mungkin tidak memenuhi standar hak asasi manusia internasional.

Pillay mengatakan, Deklarasi itu sebaiknya ditunda, karena karena kurang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan pihak-pihak lain dalam penyusunan draft.

Ia mengatakan, dokumen ini menerapkan beberapa pembatasan atas nama "situasi khusus regional dan nasional", dan menciptakan persyaratan seperti menyeimbangkan hak dan kewajiban.

"Mereka harus berpegang pada standar internasional yang didukung oleh semua negara dibawah Piagam PBB," kata Pillay kepada Radio Australia pada penutupan Forum Demokrasi Bali.

Pillay mengatakan, ia sudah menyerukan kepada ASEAN untuk berkonsultasi dengan kelompok-kelompok msyarakat sipil sebelum mengesahkan draft Deklarasi itu.

Keprihatinan tentang Myanmar

Pillay mengatakan, ia bertemu dengan Deputi Menteri Luar Negeri Myanmar pada Forum Bali guna membahas situasi hak asasi manusia di negara bagian Rakhine.

"Saya mendesak agar Myanmar sebaiknya menunjukkan keprihatinan tentang penderitaan dan korban jiwa di komunitas-komunitas yang menderita kekerasan disana, " katanya.

"Jika kekerasan etnik tidak terselesaikan, ini akan menghambat proses reformasi di Myanmar."

"Salah-satu akar penyebab kekerasan antar komunitas sejak Juni di negara bagian Rakhine adalah diskriminasi terhadap kaum Rohingya."

Pillay mengatakan, para pemimpin yang mengunjungi Myanmar seharusnya bukan hanya melangsungkan pembicaraan bilateral, tapi juga mengeluarkan "statement terbuka bagaimana sikap mereka mengenai pelanggaran HAM."