Komisi Tinggi HAM PBB temui korban intoleransi

Komisi Tinggi HAM PBB temui korban intoleransi

Komisi Tinggi HAM PBB temui korban intoleransi

Terbit 13 November 2012, 0:44 AEDT

Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Navi Pillay menemui para korban kasus intoleransi beragama di Indonesia, NGO dan sejumlah pejabat Pemerintah untuk mengkonfirmasi sikap kasus kasus kekerasan  atas dasar agama.

Para korban kasus intoleransi yang ditemui Navi Pillay antara lain perwakilan pengikut Syiah dari dusun Nang Kernang, Sampang-Madura, pengikut Ahmadiyah, perwakilan jemaat GKI Yasmin-Bogor dan jemaat Filadelfia-Bekasi, Jawa Barat.

Serangkaian pertemuan terpisah antara dengan korban dan pejabat Pemerintah dilakukan secara tertutup selama dua hari.

Para korban mengaku diminta untuk menjelaskan apa yang mereka alami dan perlakuan yang diberikan dari Pemerintah.

Kedatangan Navi Pillay ini dimanfaatkan oleh para korban kasus intoleransi beragama di Indonesia untuk mengadu dan berharap PBB bisa mengeluarkan sikap kepada Pemerintah Indonesia yang dinilai tidak serius mengusut dan menyelesaikan kasus kekerasan atas nama agama.

Juru Bicara GKI Yasmin Bogor, Bona Sigalingging berharap kedatangan Navi Pillay bisa menjadi momentum supaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mulai memberi perhatian

“Dan di tingkat internasional, dia bilang kasus ini akan dia masukan damalm peta dunia. Kalau SBY ga serius menangani, maka Navi Pillay dia akan membuat persoalan ini akan terus ada,” kata Bona.

Selain bertemu dengan korban dan NGO, Navi PIllay kemarin  juga sempat menemui sejumlah Menteri Indonesia seperti Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto dan Menteri Hukum dan Ham, Amir Syamsudin.

Amir Syamsudin kepada Radio Australia mengakui membahas hal spesifik mengenai kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama dengan Navi Pillay.

Amir menyatakan telah memberikan penjelasan yang juga dalam pertemuan tertutup.

Kata Amir, penjelasan yang diberikan seputar langkah Pemerintah dan latar belakang peristiwa kekerasan.

 “Bahwa, penduduk Indonesia 230 juta yang tersebar di ribuan pulau, bisa saja terjadi spot secara sporadic dan  ada pengalaman dimana golongan minoritas kurang mendapat perlindungan sesuai norma perlindungan konvensi PBB,” Jelas Amir Syamsudin.

Hari ini rencananya Navi Pillay akan memberikan peryataan pers resmi atas kunjungan dan rangkaian pertemuan itu. Kunjungan Pillay ini adalah untuk yang pertama kalinya bertemu dengan para korban kasus intoleransi di Indonesia.

Sebelum ke Jakarta, Pillay telah terlebih dahulu menghadiri Bali Democracy Forum di Nusa Dua Bali yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia.