Oposisi Mesir akan ajukan banding hasil referendum

Oposisi Mesir akan ajukan banding hasil referendum

Oposisi Mesir akan ajukan banding hasil referendum

Diperbaharui 24 December 2012, 13:36 AEST

Kaum oposisi di Mesir mengatakan akan mengajukan banding terhadap hasil referendum yang menyetujui konstitusi baru dukungan pemerintah Islamist. 

Para aktivis oposisi di Mesir berjanji akan terus menggelar protes terhadap Presiden Mohamad Morsi yang Islamist, setelah kalah dalam kampanye menentang konstitusi baru negara.
 
Kelompok oposisi utama Mesir, Front Penyelamatan Nasional, menyerukan diusutnya tuduhan bahwa terjadi kecurangan dalam referendum bagi konstitusi baru.
 
Hasil awal mengindikasikan rakyat meluluskan rancangan konstitusi baru yang menurut Presiden Morsi akan melindungi demokrasi.
 
Akan tetapi pihak oposisi mengatakan konstitusi yang disusun panel yang didominasi kaum Islamist itu memberi wewenang terlalu besar kepada para ulama dan kurang melindungi hak-hak asasi.
 
Menurut kelompok Persaudaraan Muslim pendukung Presiden Morsi, penghitungan tak resmi yang mereka lakukan menunjukkan 64 persen suara mendukung rancangan undang-undang dasar itu.
 
Para aktivis oposisi mengklaim ada kecurangan dalam referendum itu, tapi mengaku kalah dan mengumumkan kemungkinan membentuk suatu partai baru untuk menggabungkan kelompok-kelompok oposisi.
 
Hanya sepertiga dari warga yang berhak memberikan suara ikut dalam referendum itu, dan hasilnya diperkirakan akan diumumkan hari Senin.
 
Tentangan terhadap RUUD itu menyulut gelombang demonstrasi sebulan ini, sebagian diantaranya diwarnai kekerasan, seperti bentrokan yang mengakibatkan 62 orang luka-luka di Iskandarian pada hari Jumat, sehari sebelum babak terakahir pemungutan suara itu.
 
Pihak militer telah menugaskan tentara untuk memperkuat polisi sejak bentrokan tanggal 5 Desember di luar istana presiden di Kairo yang menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 600 lainnya.
 

Presiden Morsi dan kaum Islamist pendukungnya mengatakan konstitusi baru itu diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah revolusi awal tahun 2011 yang menggulingkan Hosni Mubarak.

Akan tetapi pihak oposisi memandangnya sebagai sarana untuk menyusupkan undang-undang Islam lewat pelemahan HAM, khususnya hak perempuan, dan mengurangi kemandirian sistem peradilan.

Mereka menuduh Morsi memaksakan referendum itu tanpa musyarawah dulu mengenai piagam konsitusi baru itu, dan mengatakan rendahnya jumlah pemberi suara meruntuhkan legitimasi referendum itu.

Jika konstitusi itu disetujui, akan diadakan pemilihan parlemen dalam tempo 2 bulan untuk menggantikan majelis yang didominasi Islamist, yang dibubarkan majelis konstitusi Mesir sebelum terpilihnya Morsi sebagai presiden dalam bulan Juni.

Jerman serta merta mendukung seruan dilakukannya pengusutan transparan terhadap hasil referendum itu.

Pemerintah Amerika, yang memandang Mesir sebagi pilar dari kebijakannya di Timur Tengah dan memberi negara itu bantuan militer senilai $1,3 milyar setahunnya, tampak dengan sengaja menghindari berkomentar di depan publik mengenai krisis itu.

Tapi ketua Komite Luar Negeri DPR Amerika, Ileana Ros-Lehtinen dari Partai Republik, pada hari Sabtu mengatakan, pemungutan suara itu merupakan "kekalahan bagi rakyat Mesir" di tangan "diktator Islam".

"Kita harus memanfaatkan bantuan kita sebagai pengaruh untuk meningkatkan reformasi demokratis, mendukung kebebasan beragama, dan menjunjung perlindungan golongan minoritas."