Dinilai terlalu komersil, MK batalkan keberadaan sekolah berbasis internasional

Dinilai terlalu komersil, MK batalkan keberadaan sekolah berbasis internasional

Dinilai terlalu komersil, MK batalkan keberadaan sekolah berbasis internasional

Diperbaharui 10 January 2013, 11:45 AEDT

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberadaan Rintisan Sekolah Berbasis Internasional, atau RSBI didukung banyak kalangan. keputusan MK ini diharapkan menjadi langkah awal penghapusan diskriminasi disektor pendidikan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi membubarkan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tidak akan berdampak buruk bagi siswa di kelas Rintisan Sekolah Berbasis Internasional. Penghapusan tersebut hanya akan menghapuskan label khusus sekolah RSBI saja, tapi tidak akan mengubah pola belajar mengajar di kelas tersebut.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independent Indonesia, Iwan Hermawan.

Iwan Hermawan mengatakan keberadaan RSBI selama ini hanya menciptakan kondisi diskriminatif dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Sementara dari segi kualitas, menurutnya siswa sekolah reguler lebih unggul dibandingkan siswa di kelas RSBI.

"Yang membedakan hanya cara penyampaian, yang reguler menggunakan Bahasa Indonesia, yang RSBI menggunakan Bahasa Inggris. Tetapi yang terjadi malah, siswa-siswa yang terbaik ketika hasil Ujian Nasional 2011 bukan dari RSBI, tapi dari sekolah-sekolah pinggiran," jelas Iwan.

Program RSBI ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan UU 20/2003 Pasal 50, Ayat 3. 

Sejak awal keberadaan RSBI sudah memicu kontroversi, karena sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai RSBI adalah sekolah-sekolah terbaik.

Setelah berstatus RSBI, meski sekolah dimiliki pemerintah, masih tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua murid.

Akibatnya sekolah terbaik itu hanya bisa diakses oleh siswa dari keluarga kaya saja, karena biaya masuk sekolah tersebut yang sangat mahal.  

Iwan mengatakan keberadaan RSBI kental sarat dengan komersialisasi, sehingga menutup akses siswa dari kalangan tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas baik.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan merupakan bentuk liberalisasi pendidikan.

Menanggapi putusan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menyatakan menghargai keputusan MK dan akan segera menghapuskan program rintisan di sekolah baik yang berlabel RSBI ataupun SBI di Indonesia.

Meski demikian menteri  Muhammad Nuh  meminta waktu untuk melaksanakan putusan tersebut hingga awal tahun ajaran mendatang.

"Ada fase transisi skrg kan tengah semester, gak mungkin langsung udah copotin kurikulm ini tidka usah. Sehingga ada  masa transisi. Kami perkirakan sampai tahun ajaran baru. Biar dievaluasi demikian seterusnya," ujar Muhammad Nuh.

Berdasarkan data Kemendiknas hingga 201, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 1.300 sekolah, yang terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kontributor

Iffah Nur Arifah

Iffah Nur Arifah

Reporter

Iffah adalah jurnalis Radio Australia pertama yang berbasis di Jakarta. Liputannya mencakup berbagai peristiwa politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia.