DPR sahkan UU Pencegahan Pendanaan Terorisme.

DPR sahkan UU Pencegahan Pendanaan Terorisme.

DPR sahkan UU Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Terbit 12 February 2013, 22:57 AEST

 

Undang Undang ini memberikan wewenang buat Kepolisian membekukan seluruh asset milik tersangka penerima dan penyalur dana yang akan digunakan untuk aksi terorisme.

Seluruh fraksi di DPR sepakat menyetujui pengesahan Undang Undang Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diusulkan Pemerintah (12/2).

Ketua Panitia Khusus rancangan UU, Adang Darajatun menjelaskan, UU tersebut bakal mengatur dan melengkapi sejumlah kewenangan yang dimiliki Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam melakukan pemberantasan jaringan terorisme.

Selain kewenangan pembekuan asset milik tersangka, UU Pencegahan Pendanaan Teror, menurut Adang juga sebaliknya bisa memastikan perlindungan buat tersangka yang terbukti tidak bersalah.

“Dalam satu pasal apabila ngga terbukti di Pengadilan, nama baik harus dipulihkan dan direhabilitasi serta dapat kompensasi dan negara harus menggantinya,” jelas Adang.

Adapun kewenangan pembekuan asset harus terlebih dahulu melalui proses penyertaan bukti awal penyelidikan serta mendapat surat penetapan dari Pengadilan, ditambah lagi ada masa jeda pembekuan asset.

Menurut Adang UU itu tidak akan mempersulit pemberantasan terorisme kendati prosesnya lebih panjang, sebab unsur perlindungan juga mesti dipertimbangkan.

“Betul, kita tidak ingin ada abuse of power,” katanya.

Pengesahan oleh DPR ini mendapat respon positif dari Pemerintah.

Menteri Hukum dan Ham, Amir Syamsudin mengungkapkan UU Pencegahan Pendanaan Terorisme bakal menaikan pamor Indonesia yang selama ini telah dikenal berhasil melakukan tindakan pemberantasan terorisme.

Undang Undang ini juga bersifat khusus dan tidak lagi mengikuti Undang Undang Pencucian Uang serta UU Terorisme untuk menjerat para pelaku yang terlibat ikut mendanai, menampung dan menyalurkannya.

Sementara Dirjen urusan Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib mengatakan UU yang baru disahkan bisa mempermudah kerjasama dengan luar negeri untuk memblokir aliran dananya.

“Kalau untuk keluar kita menunjukan kerjsama dengan luar kita siap untuk menyetopnya,” tegas Hasan Kleib