Nenek asal Inggris ajukan banding atas hukuman mati

Nenek asal Inggris ajukan banding atas hukuman mati

Nenek asal Inggris ajukan banding atas hukuman mati

Diperbaharui 12 February 2013, 7:52 AEST

Lindsay Sandiford, 56 tahun nenek asal Inggris mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan negeri Denpasar Bali karena terbukti terlibat dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Lindsay Sandiford, dinyatakan bersalah pada tanggal 22 Januari lalu karena menyelundupkan hampir lima kilogram kokain senilai  $2,4 juta pada bulan Mei tahun lalu meskipun jaksa hanya menuntut hukuman 15 tahun penjara. d

"Kami sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kita harus menunggu sebulan jingga 90 hari untuk mendapat jawaban," kata Fadillah Agus di luar pengadilan negeri Denpasar.

Agus menilai hukuman yang dijatuhkan tidak proporsional dan tidak fair sebab Sandiford bersedia bekerjasama dengan polisi untuk menangkap empat anggota jaringan narkoba lainnya, termasuk tiga warga Inggris yang justru mendapat hukuman lebih ringan atas peran mereka.

Sandiford menunjuk Agus sebagai pengacaranya setelah pengajuannya ke Mahkamah Agung Inggris agar pemerintah Inggris membayar pengacara untuk membantu proses banding tidak dikabulkan. 

Hakim di London menggugurkan pengajuan Sandiford karena menilai kasusnya kecil kemungkinan untuk berhasil. Keputusan hakim ini mendapat kritikan dari sejumlah kelompok ham yang menolak hukuman mati.

Agus mengatakan Sandiford cukup cemas dengan nasibnya, sementara 'dalang' jaringan narkoba justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Julian Ponder menerima hukuman terberat diantara warga Inggris yang ditahan, yakni hanya enam tahun hukuman penjara. 

Sandiford membela diri bahwa dirinya dipaksa untuk membawa 4.79 kilo kokoin. Ia melakukannya karena karena ingin melindungi anaknya yang keselamatannya terancam dibawah sindikat narkoba.

Pengadilan Negeri Bali menolak pembelaan Sandiford, sebab ia dianggap telah menghancurkan reputasi Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Bila banding di Mahkamah Agung tidak berhasil, maka hanya presiden yang bisa menganulir keputusan hukuman mati.

Sejak tahun 2008, Indonesia belum melakukan hukuman mati namun berencana untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi tahun ini.