Undang-undang untuk mengatur organisasi massa (ormas) di Indonesia

Undang-undang untuk mengatur organisasi massa (ormas) di Indonesia

Undang-undang untuk mengatur organisasi massa (ormas) di Indonesia

Diperbaharui 21 February 2013, 14:23 AEST

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak disahkannya rancangan undang-undang yang mengatur soal organisasi masyrakat. Apa alasan dibalik penolakan ini?

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), gabungan dari 31 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik dari lokal dan asing terus mendorong agar Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Organisasi Massa (ormas) menjadi undang undang.

LSM yang menolak diantaranya Greenpeace Indonesia, Kontras, Imparsial dan sebagian Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Koalisi menolak jika lembaganya disamakan dengan organisasi yang berbasis masa. Mereka juga meminta agar diatur dalam pengertian sebagai perkumpulan yang berdasarkan anggota.

RUU Ormas akan mengatur banyak hal, diantaranya menambah kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi bagi LSM yang melanggar. Sanksinya pun tak tanggung-tanggung, yakni dicabut ijinnya.

Semua LSM nantinya diperlakukan seperti ormas dan harus memiliki izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Namun dari semua aturan, yang paling menjadi perhatian adalah persoalan bantuan dana asing buat LSM.

Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat, Fransisca Fitri menyatakan sebetulnya sudah ada pasal yang mengatur masuknya dana asing kepada LSM, yakni Undang-Undang Pencucian Uang dan Terorisme.

Menurutnya, selama ini LSM yang bergerak dibidang sosial, paling tidak yang tergabung dalam koalisi selalu transparan dalam penerimaan dan pengeluaran dananya.

"Organisasi kami diaudit oleh akuntan publik setiap tahun, dan tidak hanya keuangan program yang diaudit, tetapi kelembagaan. Setelah ada hasilnya, kami pasang di website agar banyak pihak yang mengetahui. Itulah proses transparansi," ujar Fransisca.

Sementara itu, Panitia Khusus RUU ormas di  DPR menyatakan sudah merampungkan semua pasal yang sempat diperdebatkan dengan pemerintah dan pihak terkait.

Panitia Khusus menjadwalkan pengesahan RUU ormas tersebut dalam rapat Paripurna DPR bulan depan.

Ketua Pantia Khusus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain menjelaskan pasal pendanaan asing memang menjadi yang paling penting dibicarakan dkarena bisa menjerat ormas yang diduga mengganggu keamanan nasional.

"Kita sama sekali tidak melarang, siapapun, mau ormas lokal atau asing, LSM, NGO yang punya jaringan asing boleh saja menerima dana dari asing, cuma harus memberitahukan kepada negara. Sebetulnya itu langkah kehati-hatian kita, jangan sampai dana asing kemudian dibuat untuk kegiatan yang justru kontra produktif."

Namun penjelasan ini dianggap belum cukup oleh Koalisi Kebebasan Berserikat karena RUU itu juga mengikutsertakan LSM. Menurut mereka, RUU Ormas hanya untuk mengontrol LSM yang bersikap kritis terhadap kebijakan kebijakan Pemerintah.