KPK secara independen menetapkan Anas tersangka

KPK secara independen menetapkan Anas tersangka

KPK secara independen menetapkan Anas tersangka

Terbit 23 February 2013, 10:24 AEDT

Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penetapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan pelaksanaan pembangunan Pusat Olahraga Hambalang tidak ada intervensi dari pihak eksternal dalam proses penetapan tersebut.
 

Anas Urbaningrum juga dilarang bepergian ke luar negeri.

Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat adalah organisasi politik yang diprakarsai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sejauh ini sudah ada dua petinggi Partai Demokrat yang dipidana.

Ketika berbagai dugaan mengenai keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi beredar deras, Presiden SBY menghimbau agar KPK segera menetapkan status hukum Anas, sementara ia sendiri dilaporkan wartawan Radio Australia, berusaha untuk mencopot Anas.

Ternyata sebelum sempat dicopot, Anas telah masuk jerat KPK.

Lembaga kantor berita nasional Antara melaporkan, menurut jurubicara KPK Johan Budi Jum'at kemarin, baru sekarang KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, jadi bukan karena pesanan, bukan karena intervensi, atau imbauan dari pihak lain.

Jurubicara KPK tersebut menegaskan penanganan kasus Hambalang ini tidak ada kaitannya dengan politik.

Dikatakan,  KPK menyadari sejak lembaga anti korupsi menangani kasus ini sering bermunculan persepsi di masyarakat yang menghubung-hubungkan dengan di luar ranah hukum.

Ditambahkan, sudah biasa ada sangkaan seperti itu, namun, katanya, menegakkan hukum memang harus berdasarkan dengan dua alat bukti yang cukup.

Karena Anas Urbaningrum adalah seorang pengurus partai makanya muncul persepsi-persepsi yang seperti itu, dan ini bukan hanya terbatas pada kasus Hambalang, katanya lagi.

Saat ditanya apakah ada desakan pihak istana terkait penetapan Anas jadi tersangka, menurut Johan KPK menetapkan atau tidak status yang bersangkutan pasti akan muncul pertanyaan di masyarakat.

Johan memastikan KPK masih mengembangkan kasus Hambalang ini. Selain itu dia menegaskan KPK tidak menarget-nargetkan dalam penyelesaian kasus tersebut.

Menurut Jurubicara KPK Johan Budi, Anas telah melanggar tindak pidana korupsi dalam kaitannya sebagai anggota DPR RI sebelum menjadi Ketum Partai Demokrat.

Selain itu, ujarnya, penetapan Anas ini telah melalui gelar perkara  yang dilakukan lima pimpinan KPK, dan disetujui semua pimpinan serta ditandatangani Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Masih menurut kantor berita Antara, Anas Urbaningrum juga dikaitkan dengan sejumlah proyek lain, namun itu masih sebatas keterangan oleh seorang terpidana, yakni mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Proyek-proyek lain yang pernah disangkutkan dengan Anas Urbaningrum berdasarkan keterangan mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin adalah dua proyek pembangkit listrik senilai 2,2 triliun rupiah di Kalimantan dan di Riau.