Korban pelanggaran HAM Filipina akan mendapat ganti rugi

Korban pelanggaran HAM Filipina akan mendapat ganti rugi

Korban pelanggaran HAM Filipina akan mendapat ganti rugi

Diperbaharui 26 February 2013, 10:29 AEDT

Filipina telah meluluskan undang-undang untuk memberi ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM di masa rezim Ferdinand Marcos.

Presiden Filipina, Benigo Aquino, telah menandatangani undang-undang yang memberi ganti rugi kepada para korban pelanggaran hak asasi di bawah rezim mantan Presiden Ferninand Marcos.

Undang-Undang Pampasan Hak Asasi Manusia itu akan memberi ganti rugi kepada paling tidak 10-ribu orang yang mengklaim telah menderita akibat rezim Marcos.

Marie Hilao-Enriquez, ketua Masyarakat Ex-Tahanan Anti Detensi dan Penangkapan, mengatakan kepada Radio Australia, langkah untuk memberi kompensasi kepada para korban itu merupakan suatu "koreksi atas sejarah".
 
"Saya pikir yang lebih penting daripada ganti rugi uang bagi kami adalah pengakuan bahwa ada orang-orang yang berjuang di masa kelam berlakunya undang-undang darurat perang itu," katanya.
 
Uang itu akan diambil dari dana senilai 250-juta dollar Amerika, yang terdiri atas asset Ferdinand Marcos di bank-bank Swiss yang disita pemerintah Filipina.
 
Undang-undang itu ditandatangani pada ulangtahun ke-27 pemberontakan tak berdarah, yang mengakhiri 20 tahun masa pemerintahan Marcos.
 
Para korban pelanggaran HAM dan keluarga mereka menyambut gembira undang-undang itu yang menurut mereka mestinya sudah ada dari dulu.
 
Diperkirakan sekitar 200-ribu orang akan mengajukan klaim ganti rugi atas pelanggaran HAM di zaman Marcos. 
 
"Sewaktu Marcos digulingkan, organisasi kami melakukan penelitian kasar mengenai jumlah korban penangkapan dan penahanan ilegal di masa 14 tahun berlakunya keadaan darurat perang Marcos, dan kami menghitung ada sekitar 120 orang yang dipenjara selama perioda itu," demikian kata Marie Hilao-Enriquez.
 
Dimintai komentar mengenai undang-undang itu, putera mendiang Marcos, Ferdinand Junior, hanya mengatakan pemerintah telah menyita aset keluarganya dan masalah kompensasi itu sekarang antara para korban dan pemerintah.