Amnesti Internasional : Pelanggaran HAM di Asia Pasifik memprihatinkan

Amnesti Internasional : Pelanggaran HAM di Asia Pasifik memprihatinkan

Amnesti Internasional : Pelanggaran HAM di Asia Pasifik memprihatinkan

Terbit 23 May 2013, 18:10 AEST

Organisasi kemanusiaan Amnesty International dalam laporan tahunan terbaru mengenai kondisi HAM global menempatkan kasus pelanggaran HAM di sejumlah negara Asia Pasific seperti  kasus penggusuran, penyiksaan dan penahanan sebagai sorotan utama.

Begitu juga dengan kasus pembunuhan dan serangan di Papua Nugini, kebrutalan polisi di Fiji dan penggusuran paksa di Cina semuanya ikut disorot sebagai isu utama dalam laporan tersebut.

Organisasi HAM ini juga masukan Kamboja, Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Pakistan, Afghanistan dan Maladewa dalam daftar negara yang sebagian masyarakatnya masih mengalami penindasan dan   kebebasan  berpendapat dan berekspresi warganya dibatasi.

Meski demikian laporan ini  juga memuji langkah pemerintah Myanmar yang membebasakan ratusan tahanan politiknya dalam beberapa bulan terakhir.  Amnesty International juga menyebut keputusan pemerintah yang mengizinkan Palang Merah untuk kembali memeriksa kondisi didalam penjara negara itu sebagai langkah positif.

Namun Direktur Amnesty International di Australia, Claire Mallinson, mengatakan lembaganya juga khawatir tentang perlakuan terhadap  kelompok muslim minoritas di Myanmar atau Burma.

"Saya bertemu dengan banyak pengungsi yang melarikan diri ke Thailand, mereka sangat ingin kembali ke Burma tetapi takut, mereka juga tidak tahu kemana akan pulang" katanya.
 

Selain itu kondisi di Burma juga dinilai masih sangat  berbahaya, karena ada banyak ranjau darat dan hal tersebut tidak banyak diketahui orang.

Mallinson mengatakan Amnesty International mendesak pemerintah Myanmar untuk bertindak dan menunjukkan dukungan bagi semua orang yang tinggal di negaranya, termasuk etnis minoritas.


Laporan itu juga menyebut rencana Thailand untuk memulangkan kembali pengungsi Myanmar sebagai kekeliruan karena Amnesty International menilai para pengungsi Myanmar masih belum aman dari aksi ‘penyiksaan sistematis' di negaranya.

 

Terkait Korea Utara, Amnesty mengatakan Korea Utara telah gagal untuk melakukan reformasi meskipun kesempatan sudah diberikan oleh pemimpin transisi setelah kematian Kim Jong-il.


Di bawah Kim Jong-un negara terus melakukan praktek penahanan sewenang-wenang dan penduduk tetap kelaparan.

"Banyak kamp penjara politik dengan puluhan ribu tahanan yang sudah dipenjara selama bertahun-tahun." Kata Mallinson.

Amnesty  menurutnya telah berhasil mewawancarai pelarian dari salah satu kamp tersebut yang menggambarkan kengerian didalam penjara tersebut.

"Ketika ditempatkan disana, berat badannya 78 kilogram, tapi ketika keluar  hanya 35 kilogram dan dia menceritakan tentang penyiksaan sistematis yang terjadi di sana termasuk diantaranya  apa yang disebut 'posisi merpati' di mana orang-orang digantung di langit-langit penjara selama berhari-hari sampai mati, " katanya.


Sementara di  Semenanjung Korea, dalam laporan tahunan ini Amnesty International mengkritik UU Keamanan Nasional Korea Selatan yang memungkinkan menahan orang-orang dan mengendalikan debat online di Korea Utara."