Indonesia bebaskan jumlah daging sapi impor

Indonesia bebaskan jumlah daging sapi impor

Indonesia bebaskan jumlah daging sapi impor

Diperbaharui 28 May 2013, 0:47 AEST

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menyetujui untuk membebaskan jumlah daging sapi jenis potongan primer atau prime cut beef yang bakal diimpor salah satunya dari Australia.

Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan dalam konferensi pers Senin malam (27/5) mengatakan telah menerbitkan peraturan baru terkait impor daging sapi untuk menstabilisasi harga jual dipasaran.

Peraturan itu salah satunya menyebut soal pembebasan jumlah daging sapi yang diimpor hanya untuk jenis potongan primer saja dan tidak termasuk dengan  jenis sapi bakalan.

Impor bisa dilakukan sejak bulan depan hingga akhir tahun tanpa ada pembatasan buat seluruh perusahaan importir. Itu artinya tidak ada lagi pemberlakukan quota atau jatah impor daging sapi khusus potongan primer.

“Batas waktu sudah ngga ada, sampai akhir tahun bisa mendatangkan sebanyak mungkin prime cut beef,” kata Gita.

Namun demikian untuk jenis daging sapi potongan primer tersebut hanya boleh diimpor melalui 3 pintu masuk yakni Jakarta, Bali dan Medan.

“Kecuali pembatasan pintu masuk di bandara, batas waktu ngga ada sampai akhir tahun,” jelasnya lagi.

Daging sapi jenis potongan primer ini hanya untuk didistribusikan buat hotel, restaurant dan catering, bukan untuk dijual ke pasar tradisional untuk melindungi peternak local.

Sementara untuk impor sapi bakalan juga akan dipercepat pada bulan depan untuk menghadapi bulan Ramadhan. Khusus untuk sapi bakalan jumlahnya akan dibatasi hanya untuk menstabilkan harga daging yang rata rata masih menembus harga Rp 90ribu/kg di Indonesia.

Peraturan baru itu juga sekaligus menunjuk pemberian jatah buat  Badan Urusan Logistik, Bulog mengimpor daging sapi yang diperlukan saat operasi pasar menstabilisasi harga.

Menteri Pertanian, Suswono mengatakan jumlah impor daging yang akan diberikan untuk Bulog belum ditentukan.

“Jumlahnya masih dihitung dan dibahas lintas Kementerian, mungkin awal Juni sudah ada angkanya,” jelas Suswono.