Peternak sapi Australia sambut gembira peningkatan kuota impor oleh Indonesia

Peternak sapi Australia sambut gembira peningkatan kuota impor oleh Indonesia

Peternak sapi Australia sambut gembira peningkatan kuota impor oleh Indonesia

Diperbaharui 20 July 2013, 11:52 AEST

Kabar mengenai penaikan kuota impor sapi hidup Australia ke Indonesia telah disambut gembira oleh para peternak Australia Barat.

Produsen sapi Australia menyambut gembira keputusan Indonesia untuk mengimpor lebih banyak sapi Australia, dan mengatakan ini merupakan suntikan yang mereka butuhkan.
 
Dua minggu setelah Perdana Menteri Kevin Rudd bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia mengumumkan akan menaikkan jumlah sapi yang diimpor dari Australia.
 
Dalam tiga bulan kedepan, para produsen Australia bisa mengekspor tambahan 25-ribu lagi sapi, tanpa batasan berat. Diperkirakan jumlah ini akan ditambah sebelum akhir tahun ini.
 
Rob Gillam dari Asosiasi Peternak Australia Barat mengatakan keputusan ini sangat membesarkan hati.
 
Produsen sapi Lang Coppin dari Pilbara mengatakan, mereka menghadapi keadaan yang sulit sejak Indonesia mengurangi kuota impor sebagai respons atas keprihatinan pemerintah Australia menyangkut kesejahteraan hewan.
 
Ekspor sapi Australia ke Indonesia turun menjadi sekitar separuh dari jumlahnya dua tahun yang lalu.
 
Masyarakat daerah pedesaan Australia sudah lama menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan menyangkut ekspor sapi hidup ini.
 
John Philimore, kepala lembaga kebijakan publik di Universitas Curtin, menilai, pengumuman mengenai penaikan kuota sapi hidup ke Indonesia itu mencerminkan perubahan dinamika hubungan perdagangan Australia dengan Indonesia.
 
"Bidang luar negeri memang kekuatan utama Kevin Rudd .. ia jelas memanfaatkan hubungannya yang kuat dengan Presiden Indonesia.
 
"Rudd melakukan apa yang berusaha dilakukan (mantan Perdana Menteri) Julia Gillard tiga tahun yang lalu, yakni mencoba membersihkan beberapa masalah yang dihadapi, tapi kelihatannya ia lebih berhasil," kata pakar kebijakan publik itu.