Pemilu 2014: Tantangan bagi Caleg Perempuan

Pemilu 2014: Tantangan bagi Caleg Perempuan

Pemilu 2014: Tantangan bagi Caleg Perempuan

Diperbaharui 2 April 2014, 12:22 AEDT

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik Indonesia sudah dijamin dengan sistem kuota 30 persen dalam daftar calon legislatif setiap partai.  Namun apakah perjuangan mereka untuk terpilih sebagai wakil rakyat menjadi lebih mudah karenanya?

Seluruh partai politik dan caleg yang bersaing dalam pesta demokrasi kali ini, makin keras menggenjot usahanya untuk meraih simpati masyarakat, sebelum hari pencoblosan 9 April 2014.

Kesibukan serupa juga dialami Sahat Farida Berlian, salah seorang caleg perempuan dari PDI Perjuangan di daerah pemilihan 4 kota Depok Jawa Barat.

Untuk bisa duduk di kursi DPRD Kota Depok, Sahat harus mampu meraih sedikitnya 7000 suara.

Sahat yang memiliki latar belakang aktifis ini mengaku bahwa sebagai caleg perempuan, dia harus berusaha ekstra keras dalam bersaing meraih dukungan warga.

Mentraktir Makan Bakso

Visi-misi memajukan kesejahteraan serta hak perempuan dan anak yang diusungnya tidak selalu menjadi alat ampuh untuk meraih simpati warga, terutama pemilih perempuan. Sebaliknya menurut Sahat, kekuatan fisik dan materil masih menjadi hal utama yang dilirik warga pemilih di daerahnya.

"Tantangan pertama," ujar Sahat, "kalau berhadapan dengan masyarakat, mungkin saya tidak sesuai dengan harapan masyarakat mengenai kebutuhan mereka terhadap caleg cantik, seksi dan banyak uang. Pemahaman mereka terhadap caleg perempuan bisa lebih royal kepada konstituen yang bagi-bagi kerudung, bagi-bagi uang jajan. Mungkin bisa cek ke caleg perempuan dari partai lain, pasti mereka sering traktir bakso."

Menurut Sahat, kultur yang terbangun adalah traktir bakso di antara ibu-ibu, "caleg datang makan bakso bareng."

"Saya juga dituntut seperti itu," kata Sahat, "Awalnya sulit, tapi lama-lama terbiasa. Maaf saya tidak punya duit dan kalau pun ada uang, saya tidak  mau menyumbang dengan cara itu."

Sejak bebarapa tahun terakhir kota Depok memang menjadi kawasan pemukiman alternatif yang cukup dekat dengan Jakarta dan hal itu memicu perbedaan kelas yang cukup menonjol di sejumlah kawasan.

Kondisi ini juga menurut Sahat memicu tingkat kesadaran politik yang berbeda. Perbedaan kelas akhirnya membuat dampak kesadaran.

Menurut Sahat orang-orang di kompleks perumahan yang secara ekonomi mapan, tidak peduli lagi dengan uang Rp100 ribu. Yang penting visi misi. "Tapi ada juga kalangan menengah atas yang mintanya pelebaran jalan," katanya.

Namun menurut Sahat tantangan terbesar justru mengatasi persaingan dengan calon legislatif pria yang dinilainya kurang fair.

“Dua minggu menjelang pemilihan, partai lain ekspansi mencari lumbung suara. Caleg laki-laki yang banyak duit kebetulan dari partai lain memberikan sajadah,  karpet mesjid, ngecor jalan, memberi soundsystem, susu, segala macam yang saya dan teman-teman lain tidak melakukan gaya seperti itu." jelas Sahat.

Pengalaman Sahat dengan caleg laki-laki itu adalah komentar-komentarnya, seperti, "Ngapain sih dia nyalon mending cariin dia suami saja .. buat dia,"

Menciptakan jaringan yang kuat

Sementara situasi yang lebih baik tampaknya dialami oleh para caleg perempuan incumbent. Seperti diungkapkan Rifqah Annisa anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dari Partai Keadilan Sejahtera, yang pada pemilu kali ini mencalonkan diri lagi untuk DPRD DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta Selatan.

Sebagai anggota legislatif, Rifqah sudah memiliki basis jaringan yang kuat dan konstituennya tinggal mempertanyakan saja kinerjanya selama ini. Namun diakui Rifqah tantangan terbesar caleg perempuan dalam bersaing dengan caleg laki-laki adalah di jaringan.

Sejumlah aktifis perempuan mengaku prihatin dengan persoalan klasik yang masih dihadapi caleg perempuan, mengingat Pemilu 2014 ini merupakan penyelenggaraan pemilu ke-3 pasca diterbitkannya aturan kuota 30 persen untuk caleg perempuan.  

Titi Sumbung dari Koalisi Perempuan untuk Keadilan dan Demokrasi menunjuk tidak adanya pengkaderan perempuan di partai politik sebagai biang penyebab sejumlah hambatan klasik  yang terus dihadapi caleg perempuan selama ini.

Untuk mengubah situasi ini menurut Titi Sumbung, ke depannya partai politik perlu diwajibkan untuk melakukan pengkaderan terhadap perempuan. Dan pintu masuk upaya itu sudah terbuka dengan dimenangkannya gugatan UU perlakuan khusus terhadap perempuan dalam pemerintahan yang diajukan aktifis perempuan ke Mahkamah Konstitusi baru-baru ini.

Namun selama parpol tidak serius melakukan pengkaderan terhadap perempuan, tampaknya citra caleg perempuan di masyarakat sulit berubah.

Mereka sekadar nama dan foto di spanduk kampanye yang bertebaran di jalan.

Kontributor

Iffah Nur Arifah

Iffah Nur Arifah

Reporter

Iffah adalah jurnalis Radio Australia pertama yang berbasis di Jakarta. Liputannya mencakup berbagai peristiwa politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia.