Dahlan Iskan siap ungkapkan nama pemeras BUMN

Dahlan Iskan siap ungkapkan nama pemeras BUMN

Dahlan Iskan siap ungkapkan nama pemeras BUMN

Terbit 5 November 2012, 14:17 AEDT

Hari ini (5/11) Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan akan mengungkap nama nama anggota DPR yang dituding sebagai pemeras BUMN kepada Badan Kehormatan DPR. Dahlan mendapat dukungan dalam upaya pengungkapan itu dari berbagai pihak.

Dahlan dijadwalkan bertemu dengan Badan Kehormatan DPR pagi ini untuk mengungkap nama nama itu sekaligus mengkonfirmasi kabar soal pemerasan yang hingga kini terus berkembang menjadi isu politik dan ketegangan antara Kementerian BUMN dengan DPR.

Sepekan terakhir sempat beredar sepuluh inisial nama yang diduga milik anggota DPR melalui pesan singkat media dan anggota DPR. Namun sebagian anggota DPR yang mempunyai kemiripan inisial membantah memeras BUMN.

Isu pemerasan terungkap ke publik menyusul surat edaran dari Kementerian BUMN yang melarang semua BUMN memberikan fasilitas dalam bentuk uang kepada DPR.

Media menulis, BUMN sering dimintai setoran uang miliaran Rupiah setiap menjelang rapat dengar pendapat dengan DPR. Uang diduga untuk memperlancar rapat terutama rapat yang membahas soal anggaran.

Dahlan Iskan menyatakan siap mengungkap semua nama ke Badan Kehormatan DPR dan sedang menimbang untuk menyampaikan juga ke KPK.

“Bongkar-bongkar ini bukan saya yang memulai, saya hanya merespon saja, waktu itu semua wartawan tahu lebih dahulu, saya merespon keinginan media. Kayaknya ini sudah diatur dari langit, bahwa ini memang harus terbongkar…dan yang begini memang sudah harus semakin dibersihkan dari Indonesia.”  

Selain Dahlan, rencananya Badan Kehormatan DPR juga akan meminta keterangan kepada Direktur BUMN lainnya.

Ini adalah untuk pertama kalinya Badan Kehormatan DPR mengusut kasus dugaan pelanggaran etik anggota DPR tanpa ada pelaporan terlebih dahulu.

Sementara langkah Dahlan mendapat dukungan dari Sekertaris Kabinet, Dipo Alam. Dia mengatakan Dahlan memang perlu menyampaikan langsung aksi dugaan pemerasan kepada DPR.

“Kalau saya men-support dalam arti memang ini harus dikurangi dan diberantas,” katanya.

Dukungan lain sebelumnya juga datang dari Indonesia Budget Centre, LSM yang mendorong transparansi penggunaan uang negara. Indonesia Budget Centre juga meminta Dahlan melapor ke KPK. Pelaporan dibutuhkan sebagai efek jera dan juga bisa memutus rantai pemerasan BUMN untuk dana partai.

Di lain sisi Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso meminta agar Dahlan juga berani membuka ke publik jika ada praktik pemerasan yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan.

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.