Komisi Perlindungan Anak minta pemerintah audit semua rumah sakit

Komisi Perlindungan Anak minta pemerintah audit semua rumah sakit

Komisi Perlindungan Anak minta pemerintah audit semua rumah sakit

Diperbaharui 8 March 2013, 19:46 AEDT

Komisi Perlindungan Anak (KPA) meminta agar pemerintah mengaudit semua rumah sakit di Jakarta menyusul kasus penolakan pasien bayi dari keluarga miskin yang membutuhkan perawatan khusus. Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah memanggil pimpinan pengelola rumah sakit untuk menyelidiki kasus itu.

Dinas Kesehatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta memanggil pimpinan delapan rumah sakit untuk mengkonfirmasi kasus penolakan perawatan seorang bayi yang baru dilahirkan dari keluarga miskin.

Bayi yang dilahirkan prematur, Dera Nur Angraeni, anak dari pasangan Setya Nugroho dan Lisa Darawati, meninggal dunia enam hari setelah dilahirkan. Dera meninggal karena sebagai bayi yang lahir prematur tidak mendapat perawatan khusus.

Orang tua Dera gagal meminta pertolongan dari delapan rumah sakit untuk merawat Dera, yang sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Zahira. Sejumlah rumah sakit yang didatangi diantaranya yaitu, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Harapan Kita dan Harapan Bunda.

Kasus ini menjadi perhatian, apalagi orangtua Dera bukan pemilik Kartu Jakarta Sehat yang menjamin warga Jakarta dapat berobat gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta, Dien Emawati mendapat penjelasan bahwa delapan rumah sakit yang dimintai tolong waktu itu dalam kondisi penuh dan tidak bisa menampung pasien tambahan.

Ia juga mengaku bahwa rumah sakit di Jakarta masih kekurangan ruang fasilitas khusus perawatan bayi dan perawatan intensive. Saat ini di seluruh rumah sakit di Jakarta baru ada 143 ruangan.

"Ada (rumah sakit) yang tidak punya, dan ada yang punya tapi penuh. Tidak ada hubungannya ditolak karena KJS," jelasnya.

Komisi Perlindungan Anak menyatakan langkah yang diambil oleh pemerintah DKI Jakarta belum cukup dengan hanya memanggil para pimpinan rumah sakit saja.

Menurut Komisioner KPA, Arist Merdeka Sirait, pemerintah harus memberi sanksi kepada direktur rumah sakit itu karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Perlindungan Anak.

KPA juga meminta agar Pemerintah mengaudit seluruh rumah sakit agar kasus penolakan perawatan tidak lagi terulang.

"Ini sebenarnya merupakan gambaran kegagalan negara, pemerintah Indonesia, untuk memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan bagi anak-anak yang dalam keadaan darurat," tegas Arist.

Sementara itu, Direktorat Jenral Kesehatan Umum Kementerian Kesehatan, Akmal Taher berjanji akan memperbaiki sistem rujukan perawatan antar rumah sakit buat, sambil terus berupaya membantu penambahan faslitas ruang perawatan intensif.

"Tapi bukan hanya cerita menambah fasilitas atau menambah alat bantu nafas, tapi ini memerlukan juga kesiapan dari tenaga yang cukup handal."

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.