Larangan mengangkang: pengalihan isu korupsi?

Larangan mengangkang: pengalihan isu korupsi?

Larangan mengangkang: pengalihan isu korupsi?

Diperbaharui 21 January 2013, 9:57 AEST

Seruan dan himbauan pemerintah kota Lhokseumawe untuk melarang kaum perempuan duduk mengangkang di sepeda motor dikatakan sebagai sebuah bentuk pengalihan isu dari isu dugaan korupsi dan bobroknya rencana pembangunan kota.

Hal tersebut dikatakan Safwani, salah seorang pemerhati isu-isu perempuan Lhokseumawe dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara. Selain tuduhan tersebut, Safwani mengatakan pemerintah harus lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sedikitnya ada 40 kasus per tahun kota Lhokseumawe.

"Menurut kita, [larangan mengangkang] ini belum dibutuhkan oleh perempuan. Dan kebijakan ini, menurut kita Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara, adalah sebuah upaya pengalihan isu dari isu persoalan pembangunan di Lhokseumawe sampai ke persoalan korupsi. Sengaja dilakukan karena untuk menutupi ada kebobrokan di pemerintah kota Lhokseumawe terhadap korupsi."

Safwani secara khusus menyebut Dinas Kesehatan di Lhokseumawe yang menjadi fokus setelah dilaporkannya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh yang menyatakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 3,5 miliar dalam kasus pengadaan alat kesehatan. 

Selain itu, Safwani mengatakan perempuan di Lhokseumawe membutuhkan gebrakan dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, selain juga adanya keperluan menyelesaikan masalah bidang tata ruang  di kota Lhokseumawe.

Sementara itu Walikota Lhokseumawe, Suhaidi Yahya kepada Radio Australia mengatakan hal yang mendasar dari lahirnya himbauan itu adalah untuk remaja
putri yang dianggapnya mempunyai kebiasaan mengangkang di atas kendaraan bermotor. Menurutnya sikap duduk mengangkang di atas kendaraan bermotor bukan budaya Aceh. Meski baru sebatas himbauan, dia menolak jika isu mengangkang ini dikaitkan dengan masalah agama.

"Itu sebenarnya memang yang mendasar...[di Lhokseumawe] kebanyakan orang tua engga duduk [ketika dibonceng]. Masa orang tua sanggup duduk nyamping, masak anak remaja engga sanggup duduk nyamping. Harus ngangkang. Alasannya adalah keamanan, takut jatuh."

Himbauan bersama untuk melarang perempuan berboncengan dengan cara mengangkang mulai berlaku sejak 2 Januari 2013 untuk tiga bulan, selanjutnya
seruan ini nantinya akan diatur dalam peraturan Walikota.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Lhokseumawe, Asnawi Abdullah, yang ikut menandatangani himbauan itu mengatakan himbauan itu untuk menjaga tradisi dan adat istiadat Aceh yang sopan.

"...dalam kesopanan itu memang dalam tradisi adat dan budaya untuk kekayaan dan khazanah masa lalu masyarakat Aceh. Dan itu memang ada hubungannya dengan agama juga, karena menyangkut dengan akhlaqul karimah."

Kebijakan melarang perempuan duduk mengangkang di atas motor, menurut Safwani, tidak dilakukan dengan analisa yang kuat dan perhatian atas
keselamatan perempuan. Untuk itu, pihaknya akan meminta pihak Pemerintah Kota untuk segera mencabut himbauan tersebut. Ia juga akan melaporkan penolakan himbauan itu ke sejumlah kementrian termasuk Kementrian Hukum dan HAM dan Kementrian Dalam Negeri.

Lhokseumawe, kota dengan julukan Petro Dollar itu, merupakan salah satu pusat industri terpenting di Aceh, di mana beberapa perusahaan gas dan minyak bumi masih beroperasi disana.

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.