Perempuan di Lhokseumawe akan diatur soal cara duduk di motor

Perempuan di Lhokseumawe akan diatur soal cara duduk di motor

Perempuan di Lhokseumawe akan diatur soal cara duduk di motor

Diperbaharui 4 January 2013, 12:40 AEDT

Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, menerbitkan surat edaran yang melarang perempuan duduk mengangkang ketika dibonceng sepeda motor.  Surat edaran dikeluarkan sebelum aturan secara resmi diterapkan.  Sebagian masyarakat menentang peraturan ini karena dianggap mengekang kebebasan dan hak asasi perempuan.

Perempuan di kota Lhokseumawe, Aceh, tahun 2013 ini harus mulai membiasakan diri dengan aturan baru.

Awal pekan lalu, Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya menerbitkan surat edaran yang melarang perempuan duduk mengangkang saat dibonceng. 

Sebaliknya perempuan diwajibkan duduk menyamping.

Walikota Lhokseumawe, Suadi Yahya, kepada Radio Australia menjelaskan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan harkat martabat perempuan sekaligus untuk membedakan penampakan perempuan dan laki-laki ketika berkendaraan di ruang publik.

“Kalau duduk mengangkang seakan-akan dia itu laki-laki, seakan-akan dia itu preman. Tapi kalau duduk samping itu sudah otomatis secara penglihatan kita itu emang wanita. Lagipula budaya di Aceh, duduk menyamping itu budaya," ujar Suaidi Yahya. 

"Dari dulu orang Aceh kalo naik sepeda belum masa motor, tetap duduk dibelakang menyamping. Tetapi sekarang sudah hilang. Makanya kita perkuatkan budaya di kami budaya Aceh yang islami."

Suaidi Yahya  menambahkan, surat edaran ini menindaklanjuti masukan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Lhokseumawe dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Wilayah Pase.

Ia juga mengatakan bahwa selama dua hingga tiga bulan ke depan, surat edaran ini akan dievaluasi .

Jika dianggap berhasil, maka surat edaran akan ditingkatkan menjadi semacam peraturan daerah atau peraturan walikota.

Surat edaran ini menuai protes di Aceh. 

Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Aceh Utara dan Lhokseumawe langsung menyatakan menentang surat edaran ini.

Salah satu anggota forum ini, yang juga Direktur LBH Apik Aceh, Roslina Rasyid menyebut aturan ini tidak penting, bias gender, dan diskriminatif. 

Roslina juga mengecam sikap Walikota Suadi Yahya yang tidak melibatkan masyarakat luas dalam menerbitkan surat edaran ini.

"Kalau ia (Suadi Yahya) ingin membuat aturan, seharusnya membuat referensi lain di negara atau wilayah lain. Sebenarnya, di Malaysia yang juga menerapkan hukum syariah Islam, justru mereka melarang duduk menyamping," tegas Rosalina.

Ketua Majelis Ulama Indonesia, Amidhan menegaskan kalau syariat Islam sendiri tidak secara tegas melarang perempuan untuk duduk mengangkang, hal itu  menurutnya lebih menyangkut pada etika dan sopan santun.

Meski MUI menghormati hak otonomi pemerintah Aceh, namun Amidhan menilai dari segi keselamatan penumpang, duduk mengangkang ketika membonceng sepeda  motor terbukti lebih aman, maka aturan tersebut lebih banyak mudharatnya.

"Kalau duduk mengangkang, dilihat dari ilmu Fikih itu bisa berbagai pendapat. Tapi mungkin dari segi budaya di Aceh, artinya dianggap tidak patut, melanggar etika."

Kontributor

Iffah Nur Arifah

Iffah Nur Arifah

Reporter

Iffah adalah jurnalis Radio Australia pertama yang berbasis di Jakarta. Liputannya mencakup berbagai peristiwa politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia.

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.