Sistem Kerja Borongan pengganti ‘Outsourcing’

Sistem Kerja Borongan pengganti ‘Outsourcing’

Sistem Kerja Borongan pengganti ‘Outsourcing’

Diperbaharui 8 November 2012, 13:52 AEST

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan merampungkan dan memberlakukan Peraturan Kementerian yang baru, terkait sistem Outsourcing yang akan diganti dengan sistem kerja borongan. Sebenarnya seperti apa yang diinginkan dari pemberlakukan peraturan ketenagakerjaan tersebut?

Gede Arya Wiryana pemerhati masalah ketenagakerjaan berpendapat, sebenarnya pemerintah hanya ingin menegaskan kembali agar kita selalu merujuk pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Menurutnya Undang-Undang ini sudah merangkum semua kebutuhan, baik itu perusahaan mau pun pekerja.

 Menurut Arya, secara prinsip, peraturan yang dibuat ini ingin menghapus segala bentuk sistem kerja outsourcing menjadi sistem kerja borongan yang diharapkan tidak merugikan pekerja buruh.

 “Selama ini hak-hak pekerja buruh tidak dilindungi dengan pasti, padahal sudah ada di Undang-Undang,” ujar Arya menegaskan.

Gede Arya Wiryana juga menyoroti kurangnya itikad baik dari berbagai pihak untuk menerapkan peraturan dan Undang-Undang yang telah dibuat. Menurutnya, di sinilah peran dari pegawai pengawas dan pegawai mediator untuk ambil peran, apakah perusahaan sudah menjalankan peraturan tersebut dengan benar.

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.