Subsidi BBM adalah bentuk ketidakadilan pemerintah Indonesia

Subsidi BBM adalah bentuk ketidakadilan pemerintah Indonesia

Subsidi BBM adalah bentuk ketidakadilan pemerintah Indonesia

Diperbaharui 14 January 2013, 16:41 AEDT

80 persen bahan bakar mentah (BBM) bersubsidi justru dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu, dan mayoritas adalah mereka yang tinggal di kota-kota besar.

Neraca Perdagangan Indonesia tahun 2013 diperkirakan akan defisit, karena impor BBM diperkirakan meningkat.

Hal ini juga berkaitan dengan tingginya konsumsi BBM bersubsidi.

Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan, mengatakan defisit  yang dialami Indonesia dari bulan Januari hingga November 2012 mencapai US$ 4,8 milyar. 

Gita mengungkapkan akan menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menahan laju defisit.

Lantas apakah menaikkan harga BBM merupakan pilihan yang terbaik?

"BBM bersubsidi secara tidak sadar telah memberikan dampak dan beban terhadap negara," ujar Dr. Ir. Muhammad Said Didu, Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Said mengatakan dampak yang paling besar dari kebijakan BBM bersubsidi adalah terjadinya ketidakadilan terhadap kebanyakan warga Indonesia.

"80% BBM bersubsidi justru dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu, dan mayoritas adalah warga di kota-kota besar."

"Kalau ini terus diteruskan, betapa tidak adilnya pemerintah. Sayangnya, kebijakan ini diturunkan ke penguasa selanjutnya."

"Wong cilik sangat menderita dengan ini, justru wong kaya yang tertawa-tawa."

Simak wawancara selengkapnya bersama Muhammad Said Didu melalui audio yang telah disediakan.

 

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.