Ulama desak pemerintah berantas intoleransi

Ulama desak pemerintah berantas intoleransi

Ulama desak pemerintah berantas intoleransi

Terbit 11 December 2012, 14:44 AEST

Tahun 2012 masih diwarnai banyak kasus intoleransi di sejumlah daerah di Indonesia.

Isu ini menjadi sorotan tajam oleh sejumlah kalangan pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia tahun ini.

Intoleransi yang marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, terus menjadi catatan buruk bagi penegakan HAM di Indonesia.

Ironisnya sejumlah pihak menilai, potensi  terjadi kembali kasus-kasus intoleransi di Indonesia masih sangat besar.

Oleh karena itu, dalam momen peringatan Hari HAM sedunia yang  diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember, sejumlah tokoh agama mendesak pemerintah agar lebih tegas menangani dan mengatasi kasus-kasus intoleransi di Indonesia ke depan.   

Desakan ini disampaikan sejumlah tokoh agama dalam sebuah acara di Komnas HAM Jakarta.  Salah satunya adalah tokoh agama, Romo Franz Magnis Suseno.

Ia mengatakan, Presiden SBY harus tegas memerintahkan jajarannya termasuk polisi untuk melindungi setiap warga negara apa pun agama dan keyakinannya.    

Pemerintah juga diminta untuk tidak memberi ruang bagi tindakan-tindakan yang  membatasi hak kelompok minoritas untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.  

“Itu masalah pimpinan politik negara ini", begitu menurut Romo Magnis Suseno

"Harusnya negara tanpa kompromi melindungi segenap warga-warga minoritas. Pemerintah harus mendidik masyarakat. Jadi masyarakat misalnya bisa dididik supaya yang berbeda tidak usah diikuti. Tetapi mari kita sama-sama menjamin, bahwa mereka yang dinilai sesat, mengingat mereka juga warga negara dengan keyakinan mereka, bisa hidup dengan tentram. Dan dalam lingkungan mereka, beribadat juga tentram". 

Sementara tokoh agama dari Muhammadiyah Syafii Maarif, menyoroti lemahnya peran aparat penegak hokum dalam memberantas intoleransi di dalam negeri.

Syafi’I Ma’arif menilai  sikap aparat pemerintah dan penegak hukum yang seringkali tidak netral dalam menangani kasus intoleransi di sejumlah daerah, dengan kerap membela kelompok atau ormas tertentu yang melakukan  tindak kekerasan atas nama agama.  Sikap itu menurutnya telah memberi  angin segar bagi tumbuhnya intoleransi di daerah-daerah lain.

Kritik para ulama ini tidak berbeda dengan catatan Komnas HAM.

Menurut data yang dihimpun Komnas HAM saat ini, kasus intoleransi memang menjadi kasus pelanggaran HAM yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM.  

Sebaliknya kepolisian, tercatat sebagai lembaga pelanggar HAM yang juga paling banyak dilaporkan  masyarakat ke Komnas HAM.  

Dalam kasus intoleransi dan kebebasan beragama, laporan masyarakat yang masuk ke Komnas HAM menyebut polisi kurang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan atas nama agama dan cenderung melakukan pembiaran.

Namun tudingan ini dibantah oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Boy Rafli Amar. 

Polisi berpangkat Brigadir Jendral ini mengatakan, instansinya menyikapi sangat serius isu intoleransi di masyarakat. Bahkan menurutnya polisi, saat ini telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah mana saja yang rawan terhadap kasus intoleransi agar ke depan, insiden kekerasan yang mengatasnamakan agama dapat dicegah.

Peta itu menurut Boy Rafli Amar sedang disusun bersama dengan pemerintah daerah.

Kontributor

Iffah Nur Arifah

Iffah Nur Arifah

Reporter

Iffah adalah jurnalis Radio Australia pertama yang berbasis di Jakarta. Liputannya mencakup berbagai peristiwa politik, ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia.

Hubungi studio Radio Australia

Ingin mengirimkan opini Anda mengenai acara radio kami?

Pesan singkat
Kirimkan SMS ke +61 427 72 72 72

Pasokan tweet
Tambahkan hastag (tanda pagar) #RAOnAir untuk bergabung dalam percakapan Radio Australia.

Email
Kirimkan opini Anda melalui email. Pesan Anda bisa kami gunakan ketika siaran.